Breaking News

International Workshop on Accrual Accounting: “How to Move to Accrual Accounting-Learning from the Experts”

International Workshop on Accrual Accounting: “How to Move to Accrual Accounting-Learning from the Experts”


ABSTRAK:
Majalah Akuntan Indonesia Edisi No. 26/Tahun IV/Agustus-September 2010
Kementrian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 17-18 Juni 2010 melaksanakan International Workshop on Accrual Accounting di Hotel Nikko, Jakarta.

LENGKAP:

Kementrian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 17-18 Juni 2010 melaksanakan International Workshop on Accrual Accounting di Hotel Nikko, Jakarta.

Kegiatan dibuka oleh Laporan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo, kemudian sambutan dari Country Director World Bank, Joachim von Amsberg. Dan bertindak sebagai Keynote Speech serta memberikan sambutannya oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Agus D. W. Martowardojo. Hadir sebagai pembicara Chief Accountant NKRI – Sony Loho, Ketua IPSAS Board – Prof Andreas Bergman,  Lead Financial Management Specialist The World Bank – Gert van de Linde, dan Binsar Simanjuntak. Acara ini dihadiri oleh seluruh perwakilan dari Kelembagaan Pemerintah yang berasal dari seluruh Indonesia.

Reformasi keuangan negara dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), telah dilakukan sejak ditetapkannya paket UU bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sejak ditetapkannya paket UU tersebut, Pemerintah terus melakukan perbaikan secara konsisten dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara melalui akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan international best practices yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, baik oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP Nomor 24 Tahun 2005 tersebut mengatur akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash towards accrual), dan merupakan PP transisi karena UU Keuangan Negara mengamanatkan pengakuan dan pengukuran pendapatan dengan basis akrual selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU tersebut disahkan. Artinya, Pemerintah seharusnya sudah menerapkan basis akrual sejak tahun 2008, sebagaimana pula telah dinyatakan dalam UU Perbendaharaan Negara.

Implementasi basis akrual ini merupakan tantangan besar bagi Pemerintah, dan harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Kondisi yang ada pada tahun 2008 menunjukkan bahwa Pemerintah belum siap melaksanakan akuntansi berbasis akrual, karena standar akuntansi berbasis kas menuju akrual masih relatif baru diterapkan dan untuk beberapa pemerintah daerah masih dalam proses sosialisasi. Hal ini juga terlihat masih banyak Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapat opini audit kurang baik dari BPK, yaitu Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer) bahkan ada yang Tidak Wajar (adverse).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual telah selesai disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dan saat ini telah dibahas dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diharapkan pada pertengahan tahun 2010 ini, PP pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP sudah dapat ditetapkan. Setelah PP tentang SAP Berbasis Akrual ditetapkan, maka tugas KSAP untuk menerapkannya dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Sebagaimana telah dinyatakan dalam Rancangan PP, penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap, dan paling lambat untuk pelaporan keuangan tahun 2015, Pemerintah Pusat dan seluruh pemerintah daerah sudah harus menerapkan SAP berbasis akrual.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, opini LKPP Tahun 2009 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion. Opini tersebut merupakan opini terbaik yang pernah diperoleh sejak pertama kali LKPP disusun, yaitu LKPP Tahun 2004. Selama 5 (lima) tahun, LKPP Tahun 2004 sampai dengan LKPP Tahun 2008 masih mendapat opini audit disclaimer. Peningkatan kualitas juga terjadi pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL). Jumlah LKKL yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion semakin meningkat dari 7 LKKL pada tahun 2006, menjadi 16 LKKL pada tahun 2007, 35 LKKL pada tahun 2008, dan 45 LKKL pada tahun 2009. Jumlah LKKL WDP turun dari 38 LKKL pada tahun 2006, menjadi 31 LKKL pada tahun 2007, 30 LKKL pada tahun 2008, dan 26 LKKL pada tahun 2009. Jumlah LKKL yang mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat semakin berkurang dari 36 LKKL pada tahun 2006, menjadi 33 LKKL pada tahun 2007, 18 LKKL pada tahun 2008, dan 8 LKKL pada tahun 2009.

“Membaiknya kualitas laporan keuangan yang ditandai dengan membaiknya opini audit BPK tersebut merupakan modal yang kuat untuk melaksanakan implementasi akuntansi berbasis akrual,” ujar  Agus D.W. Martowardojo selaku Menteri Keuangan RI.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Hekinus Manao, “Kemajuan cukup signifikan, jika dilihat menurut statistik, yang dulunya hampir keseluruhannya disclaimer dan sekarang hampir keseluruhannya tidak disclaimer. Kemampuan kita dalam lima tahun cukup signifikan. Yang pasti dalam kemampuan, kesadaran dan pengetahuan dalam dari staf-staf akuntansi di kementrian-kementrian itu jelas tingkatannya dari nol karena memang belum mengerti tentang akuntansi menjadi merata.”

Program inventarisasi Aset Tetap dilakukan, hampir selesai, karena sudah 97%. apa Ada pengaruhnya dalam LK 2009, karena nilai asset kita sudah menaik makin tinggi. Yang masih tersisa itu pekerjaannya adalah masih belum diakuntasikan jadi inventarisasinya sudah hampir selesai semua, karena itu memerlukan proses juga. Program tersebut tinggal menaruhnya dalam pencatatan. “Untuk penyusutan Aset Tetap pada LK 2009 standarnya ada, tapi itu belum diterapkan sampai sekarang, karena penilaiannya saja belum selesai,” ungkap Sony Loho.

Dalam persiapan dan uji coba akuntansi pemerintahan di Departemen Keuangan dan Departemen-Instansi yang lain, di bagian-bagian di awal dapat dinilai agak dramatis. “Jika memang kita harus mengatakan bekerja itu menangis, karena kita sedang bekerja kegelapan. Saya harus menjelaskan akuntansi kepada lulusan kedokteran, insinyur kehutanan. Dan saya juga harus menjelaskan bahwa ini akuntansi perlu ini yang harus dilakukan. Dan ketika mereka mengerjakan perhatiannya tidak bisa maksimal. Apalagi ketika mencoba membuat double entry, mencatat itu harus berpasangan, mereka bingung karena catatan keuangan mereka yang sangat sederhana,” ujar Hekinus.

Lokakarya ini dinilai berharga karena bisa membantu memberikan pemahaman berbagai perbedaan yaitu berupa accrual based dan cash based dengan mengkonsolidasikan perbedaan-perbedaan pandangan yang ada. Karena jika tidak paham, maka akan sulit untuk melakukan perubahan ini. Jadi ada contoh-contoh yang bagus juga yang sudah diberikan perubahan apa yang akan terjadi, kalau pun menerapkan akuntansi akrual dan bagaimana nanti dapat berurusan dengan perubahan-perubahan tersebut. Karena yang sekarang yang dipakai adalah yang berbasis kas. Dan itu nanti dapat dilihat nanti dampaknya seperti apa.

Peserta lokakarya pesertanya bermacam-macam dengan identitas yang berbeda, ada yang dari pihak akuntansi, ada juga yang  berasal dari pihak Direktorat Jenderal, BPKP dan banyak pihak lainnya. Karena apabila beliau ingin berbicara denngan intensitas yang berbeda tersebut, kadang-kadang mereka itu tidak mengerti pekerjaan pihak lain itu seperti apa. Jadi lokakarya ini penting untuk memajukan entitas itu. Karena sebenarnya Negara-negara itu juga harus mengatasi permasalahan-permasalahan yang sama. Indonesia di sini tidak lebih baik dari Negara lain, juga tidak buruk dengan Negara lain. “Di sini Indonesia belajar dengan Negara-negara lain, karena pada intinya di sini bahwa Indonesia tidak sendirian,” ujar Prof Andreas Bergman.

(ismi : http://www.iaiglobal.or.id/)

@akuntansi_unsil

  • It seems like you forget type any of your Twitter OAuth Data.